Photo Tambang tradisional dan tambang KIP PT.Timah
Bangka Belitung ,Targetsnipers.com Kebijakan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kian hari kian membingungkan. Tumpang tindih izin usaha antara PT Timah Tbk sebagai pemegang IUP resmi dengan IUPO yang diterbitkan pemerintah daerah, menimbulkan pertanyaan besar: kemana larinya pasir timah hasil tambang, dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan?
PT Timah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat untuk mengelola lahan tambang di Babel. Namun, pemerintah daerah juga gencar mengeluarkan IUPO atas nama tambang rakyat. Celakanya, batas wilayah keduanya kerap tumpang tindih, sehingga menimbulkan konflik di lapangan.
Photo tambang Darat milik warga
“Sulit dibedakan, mana wilayah PT Timah, mana wilayah tambang rakyat. Akhirnya, semua bercampur,” ujar seorang tokoh masyarakat di Pangkalpinang.
Label tambang rakyat kini disinyalir hanya jadi tameng bagi para cukong. Modusnya sederhana: izin diklaim atas nama kelompok masyarakat, tetapi modal, alat berat, dan jalur distribusi dikendalikan pemodal besar. Rakyat kecil hanya dipakai sebagai nama, sementara keuntungan besar mengalir ke tangan cukong.
“Yang bekerja memang rakyat, tapi yang menikmati hasil sebenarnya bukan rakyat,” ungkap salah satu aktivis lingkungan di Sungailiat.
Kemana Larinya Pasir Timah?
Kekhawatiran terbesar adalah soal distribusi. Pasir timah yang seharusnya masuk ke jalur resmi PT Timah, justru diduga banyak yang bocor ke pihak ketiga. Ada yang dijual ke smelter ilegal, bahkan diselundupkan keluar daerah. Negara dan daerah pun kehilangan potensi penerimaan pajak dan royalti.
“Produksi besar, tapi kontribusi ke kas daerah minim. Artinya ada yang tidak beres dalam tata kelola,” tegas pengamat ekonomi Babel.
Minim Pengawasan
Kebijakan tambang yang tumpang tindih semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan aparat. Pemda dan aparat penegak hukum terkesan saling lempar tanggung jawab. Kondisi ini membuka ruang permainan gelap yang justru memperkaya segelintir pihak.
Rakyat Jadi Korban
Ironisnya, rakyat yang disebut-sebut dilindungi justru tetap berada di posisi paling bawah. Mereka menghadapi resiko kecelakaan tambang, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian hukum. Sementara para cukong nyaman bermain di balik layar.
