Pangkalpinang ,Targetsnipers.com Kamis,6/11/2025 Isu yang menyorot Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu serta persoalan pembayaran kamar hotel, kembali menuai perhatian dan perdebatan publik. Sejumlah pihak menilai bahwa perkara tersebut terkesan dibesarkan dan memiliki nuansa politik yang berkaitan dengan perebutan jabatan di pemerintahan daerah.
Sejumlah aktivis hukum menilai, jika kasus hutang piutang dipaksakan menjadi perkara pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, hal tersebut terlalu dipaksakan. “Jika persoalan hutang dijadikan penipuan, maka nanti ribuan masyarakat bisa saja ikut melapor ke kejaksaan untuk hal-hal serupa. Ini bisa menimbulkan preseden yang tidak sehat,” ujar salah satu aktivis hukum.
Menurut mereka, langkah-langkah yang terjadi seolah menunjukkan adanya skenario politik untuk melemahkan posisi Wakil Gubernur. “Pembesaran isu ini terlihat tidak proporsional dan justru berpotensi mengorbankan banyak pihak, termasuk aktivis, pengacara, hingga media. Semua itu hanya untuk kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Di tengah persoalan hukum yang melilit, Hellyana disebut tetap menjalankan tugas dan agenda kegiatan pemerintahan, termasuk menghadiri pertemuan dengan masyarakat serta kelompok UMKM.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat di Belitung ikut menyampaikan pandangan agar dinamika politik tidak merusak persatuan daerah. “Kami berharap elite politik tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi jabatan. Kami masyarakat Belitung selalu ingin membangun bersama. Jangan sampai situasi ini memecah kebersamaan Bangka dan Belitung,” ujar salah satu tokoh Belitung.
Forum Persatuan Dukun Belitung juga menyatakan dukungan moral kepada Hellyana sebagai Wakil Gubernur karena dianggap satu visi dalam mewujudkan kemajuan daerah. “Kami berharap suasana politik tetap kondusif. Jangan memaksa masyarakat untuk mengambil sikap ekstrem hanya karena perselisihan politik,” tegas perwakilan
Tim Targetsnipers.com/A2s/Bangka Belitung
